Pers Investigasi dan UU Pers

Penulis: Hartanto Boechori

-Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia

-Pemimpin Redaksi Lintas Patroli

Pers Investigasi sebagai sahabat ataukah musuh masyarakat?

Pers bagi masyarakat/publik secara umum, tentunya diterima “oke-oke” saja bahkan dinantikan kedatangannya ; “Hey Pers, berita baru apa yang kau tampilkan hari ini, saat ini?, apa yang akan kau tampilkan nanti, besok?, apa sebenarnya yang sedang terjadi disana?, apa alasannya?, kok ada pernyataan demikian dari pejabat Negara, jadi ada apa sebenarnya dibalik semua kejadian itu?, bagaimana kelanjutan kasusnya Si Anu?, dan sebagainya, dan sebagainya”. Begitulah kira kira yang ada di benak publik.

Bagi sebagian ‘kalangan tertentu’, pers dipandang sebagai “momok” bahkan “musuh” yang membahayakan” bagi diri atau kelompoknya, karena seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999, bahwa salah satu fungsi atau peranan pers adalah sebagai kontrol social.

Peranan pers nasional

Di dalam pasal 3 (1) Undang-undang pers disebutkan, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu di Pasal 6;
Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang.berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Masyarakat pada umumnya hanya tahu terlalu sedikit, bahkan banyak yang tidak mengetahui apa-apa yang terjadi diluar jangkauan komunikasi mereka. Disinilah pers berperan sebagai mata-telinga publik. Pers sangat berguna bagi masyarakat…, pasti.
Informasi telah menjadi bagian penting bagi sarana kehidupan berbangsa dan bernegara, jadi pers atau media massa berperan sangat penting. Pers mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang besar untuk mempengaruhi opini masyarakat.

Apakah negara butuh pers?

Program-program Pemerintah, dapat sampai secara cepat ke masyarakat juga karena adanya sarana pers. Di keadaan ini, pers juga berfungsi sebagai “corong“ Pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Negara juga membutuhkan pers.

Pernahkah terlintas di benak kita apabila di Negara kita ini tidak ada insan pers yang melakukan investigasi untuk menguak fakta “kebenaran, kekurangan maupun keburukan” pihak-pihak tertentu?! Bila pers hanya melakukan tugas tugas jurnalistik “seadanya” saja, dan tentunya tak ada media pers yang menulis atau memberitakan fakta-fakta hasil investigasi yang berperan sebagai kontrol sosial.

Tak pelak Negara ini akan kacau balau. Korupsi, kolusi antar petugas Negara dengan pengusaha illegal, nepotisme, mafia peradilan dan berbagai prilaku negatif (bahkan yang illegal) lainnya tentunya akan merajalela di Republik ini.

Resiko tinggi, hak ala kadarnya

Harus disadari pula, bahwa tidak mudah untuk menjadi pers investigasi, utamanya yang melaksanakan tugas menguak fakta yang bersifat kontrol sosial yang rentan “ berbenturan” dengan kepentingan-kepentingan ataupun “borok” pihak-pihak tertentu.
Kalaulah secara intelektual rekan pers yang melaksanakan investigasi berita itu sebenarnya punya kemampuan yang cukup, namun masih harus ditunjang beberapa kriteria lainnya, termasuk juga pembiayaan, yang dalam situasi kondisi tertentu relatif tidak sedikit. Sedangkan pers dalam melakukan pekerjaan atau tugasnya, sepenuhnya harus membiayai dirinya sendiri, tidak didanai oleh Negara / Pemerintah.

Untuk menunjang tingkat keberhasilannya, pers investigasi dituntut untuk berbekal beberapa kriteria; tingkat intelektual yang cukup, cermat, kritis, ulet, bermental baja, kreatif, berani, keingintahuan yang besar, mempunyai tingkat kepedulian tinggi untuk melayani hak informasi publik, dan terutama berpegang teguh pada etika profesinya. Itupun masih harus ditunjang kebijakan redaksional di mana sang wartawan berkiprah.

Insan pers yang melakukan tugas investigasi mempunyai tanggung jawab dan tingkat resiko yang tinggi layaknya Intelijen Negara yang sedang melakukan tugas klandestein/penyusupan (tetapi tentunya minus haknya). Bahkan tingkat keamanan rekan rekan Pers sangatlah rentan dan nyaris terabaikan, karena pers sama sekali tidak bisa dan memang tidak didisain secara Hukum maupun moral, untuk melakukan tindakan yang sifatnya represif; bahwa dalam melakukan tugas investigasinya, insan pers sama sekali tidak dibekali dengan perangkat self defence (pengamanan diri).

Beberapa waktu yang lalu seorang rekan wartawan koran mingguan, Zamsuri Ilyas, melakukan klarifikasi untuk menguak fakta yang diindikasikan sebagai kesalahan prosedur Hukum yang dilakukan oleh salah seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Surabaya. Namun ujung ujungnya malah mendapat telpon dari dua orang “tokoh” dari etnis tertentu yang cukup dikenal dan “ditakuti”, yang pada intinya “meminta” (baca: melarang!) agar si wartawan tidak melanjutkan investigasinya dalam kasus itu.

Ironis memang, seorang Perwira Penegak Hukum menggunakan pola-pola premanisme yang menjadi musuh Hukum, namun inilah fakta. Hal demikian apa perlu ditutup-tutupi demi “nama baik” Korps?!

Dan masih banyak lagi resiko yang mungkin dan bahkan telah dialami oleh rekan pers yang lain; menerima tindakan represif dari berbagai pihak yang merasa “terbentur” oleh pemberitaan pers. Nyawapun terkadang menjadi taruhan; seperti yang beberapa waktu lalu menimpa wartawan Radar Bali, dibunuh dengan motifasi dendam, karena saudara kita itu sebelumnya menguak perbuatan korupsi seorang Bupati. Tersangka pembunuhnya adalah saudara Sang Bupati.

Premanisme Kerah Putih / kriminalisasi

Tak cukup hanya itu, dalam menjalankan tugasnya, terutama pers yang melakukan tugas investigasi, masih juga dibayang-bayangi “taring” ancaman sangsi pidana akibat pemberitaan, dikarenakan UU Pers sendiri sampai saat ini masih “berkelahi” dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam melindungi wartawan dan perusahaan pers.

Belum lagi pihak-pihak yang menggunakan pola “premanisme kerah putih”, istilah saya bagi orang yang melampiaskan rasa sakit hatinya atas pemberitaan pers dengan menghalalkan segala cara apapun, termasuk fitnah dan kriminalisasi dengan cara membeli “tangan-tangan” Hukum.

Seperti kejadian yang menimpa seorang rekan pers di Surabaya; karena menjalankan peranan pers investigasi, telah dikriminalisasikan oleh pengurus-pengurus teras sebuah yayasan yang “pemiliknya” atau Ketua Dewan Pembinanya adalah Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur saat itu (2007-2008). Wartawan itu dilaporkan ke Polisi dengan laporan/keterangan yang “seratus persen palsu” dan mutlak hanya merupakan karangan para pelapor yang memendam rasa dendam.

Ironisnya, kriminalisasi itu didukung serta diperkuat oleh “penguasa”, dalam hal ini oknum penyidik Polwiltabes Surabaya (sekarang Polrestabes Surabaya) dan Jaksa Kejaksaan Negeri Surabaya. Bukti koran asli berisi tiga tulisan wartawan itu beserta 10 gambar hasil pemotretan Sang wartawan yang diberikan kepada penyidik untuk bukti, ternyata tidak ada satupun yang disertakan dalam berkas resume ke Jaksa, serta berbagai “kekonyolan” hukum lainnya yang dilakukan oleh penyidik maupun Jaksa.

Alhasil, atas penahanan Jaksa yang dilanjutkan oleh penahanan Hakim, 89 hari wartawan itu menginap di “hotel prodeo” Rutan Medaeng tanpa melakukan perbuatan kriminal samasekali.

Para saksi pelapor bahkan berani memberikan keterangan Palsu dibawah Sumpah (Sumpah Palsu) di persidangan. Beruntung masih ada Hakim yang punya mata-hati dan ‘keberanian. Setelah persidanganan selama 15 kali, pada tanggal 28 Maret 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Armindo Pardede, SH. MAP., J.J. Oktavianus, SH. MH.dan Abdul Bari A. Rahim, SH., memutus bebas murni.

Atas putusan itu jaksa menyatakan kasasi, namun kenyataannya memori kasasi baru dikirimkan ke Mahkamah Agung setelah lebih kurang dua tahun sejak putusan. Itupun setelah wartawan itu mempertanyakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung.

Penanganan Laporan Sumpah Palsu “lemot”

Perbuatan pidana Sumpah Palsu itu (pasal 242 ayat 2 KUHP) pada tahun 2009 lalu telah dilaporkan ke Polda Jatim dengan terlapornya adalah para pengurus teras yayasan itu, namun penyelidikan/penyidikannya dihentikan sementara oleh Penyidik Polda Jatim dengan alasan menunggu hasil kasasi.

Bulan Mei 2011 lalu, putusan kasasi baru diterima rekan wartawan itu dari Pengadilan Negeri Surabaya dan langsung diserahkan kepada Kapolda Jatim Irjen Pol Untung Suharsono Rajab serta dilanjutkan dengan diberitahukan secara tertulis kepada penggantinya, Irjen Pol. Hadiatmoko (kasasi Jaksa ditolak, putusan kasasi menguatkan putusan Pengadilan Negeri). Namun sejauh itu nasib laporan perkara Sumpah Palsu itu tak kunjung memperoleh kejelasan ataupun perkembangan.

September 2011 Ombudsman RI melalui Kepala Perwakilan Jawa Timur mengirim surat dinas yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Hadiatmoko yang pada intinya mempertanyakan kelanjutan nasib laporan wartawan itu. Barulah setelah itu pada tanggal 4 Oktober 2011 lalu, Polda Jatim melaksanakan gelar perkara. Hasilnya, perkara laporan Sumpah Palsu itu dinyatakan dilanjutkan.

Penegasan hukum bahwa UU pers lex specialis

UU No. 40 tahun 1999 tentang pers yang ditandatangani oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie tanggal 23 September 1999 dan sampai hari ini dijadikan “Payung Hukum” bagi insan Pers Indonesia dalam menjalankan tugas dan profesinya, pada kenyataannya masih belum sepenuhnya diakui sebagai Lex Specialis (peraturan khusus). Akibatnya, sengketa antara pihak pers versus perorangan atau kelompok tertentu, seringkali langsung diterapkan dengan aturan Hukum Pidana Umum (KUHP), dan pada akhirnya dalam menyelesaikan setiap sengketa pers, Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) pun sering tumpang tindih; tak pelak pers menjadi “ pelengkap penderita “ lagi.

Seyogyanya dalam menyelesaikan setiap sengketa terkait pemberitaan pers, aparat Penegak Hukum ( Polisi, Jaksa, dan Hakim ), meminta pertimbangan Dewan Pers dan atau Organisasi Pers Si wartawan penulis berita; apakah pemberitaan pers yang dipersengketakan itu memenuhi delik pers ataukah tidak. Kalau memang dinyatakan memenuhi delik pers, maka UU Pers lah yang selayaknya dijadikan pedoman. Sebenarnya hal demikian ini telah tersirat di dalam UU pers itu.

Menyedihkan!! Negara kurang bersungguh-sungguh membekali alat perlindungan Hukum yang memadai terhadap insan pers dalam melakukan tugas atau pekerjaannya. Negara dalam hal ini tentunya Presiden kita, Menteri komunikasi dan informasi, Mahkamah Agung, Parlemen dan semua pejabat Negara yang berkompeten serta mempunyai kewenangan untuk membuat perangkat Hukum.

Memang Mahkamah Agung telah beberapa kali mementahkan gugatan terhadap media pers dikarenakan si penggugat tidak menggunakan UU Pers dalam gugatannya; kasus Harian Garuda di Medan versus seorang pengusaha, kasus Bambang Harymurti versus Tommy Winata, dan kasus Majalah Tempo lawan Texmaco. Namun patut disayangkan, belum ada satu pun keputusan MA yang secara tegas menyebutkan bahwa UU Pers sebagai sebuah peraturan khusus ( Lex Specialis ) yang mengesampingkan Undang-undang umum ( Legi Generali ).

Beberapa waktu terakhir ini perdebatan tentang sifat kekhususan undang-undang pers ini juga semakin berkurang. Tetapi bukan berarti undang-undang pers tidak perlu diperkuat. Harus ada penegasan hukum dari pihak-pihak berwenang.

Pers pilar keempat demokrasi

Sebelum terbitnya Undang-undang No. 40 tahun 1999 itu, masih berdengung di telinga kita bahwa pers adalah “pilar keempat” demokrasi Bangsa dan Negara ini. Pantaskah?! Menilik tanggung jawab, fungsi dan peranan pers yang begitu besar seperti diamanatkan di UU No. 40 (pasal 3 dan pasal 6) serta resiko-resiko tertanggungnya, tidaklah terlalu berlebihan sebutan itu disandangkan pada insan pers (walaupun pada kenyataannya, kalangan pers sendiri tidak silau dengan atribut-atribut sebutan gemerlap).

Saat membuat pemberitaan, tentunya perspun harus berlaku cermat, berimbang, tidak memihak, serta berpegang teguh pada etika profesinya. Tiap pemberitaan pers yang “berbau” kontrol sosial, harus selalu dilakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak terkait dan atau yang berkaitan ataupun berkompeten.

Tetapi, seperti telah menjadi kebiasaan, pihak obyek pemberitaan yang merasa “tersudutkan”, seringkali “berkelit” saat diklarifikasi (“wis dhadhi sego-jangan” , begitu kata orang Jawa); tidak mau menemui, telpon tidak diangkat/sengaja dimatikan, dan banyak “tingkah” lainnya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, setelah tahu bahwa “boroknya” akan dijadikan pemberitaan; bukannya mengklarifikasi, malahan melakukan teror dengan berbagai macam cara.

Dalam situasi kondisi demikian, relevan bahwa Hak Jawab dan Hak Koreksi yang yang diamanatkan di dalam UU Pers, menjadi Hak bagi pihak yang (merasa) menjadi obyek pemberitaan, sedangkan bagi pelaku pers, hal itu merupakan tanggung-jawab dan kewajiban serta harus benar-benar dilaksanakan.

Sebenarnya sudah sangat banyak polemik tentang UU Pers; ‘Lex Specialis’ atau bukan, perlu atau tidaknya UU Pers dijadikan ‘Lex Specialis’; Dewan Pers, Organisasi-organisasi pers, wartawan, dan bahkan praktisi Hukum yang memperjuangkan UU pers sebagai Lex Specialis. Tetapi harus diingat, pelaku perslah yang tahu betul arti pahit getirnya “medan perang“ dunia investigasi pers.

Paparan di atas hanya sekelumit contoh, betapa sebenarnya pers hanya ingin ‘berbuat’ lebih banyak demi Republik ini beserta seluruh masyarakatnya yang majemuk.

Berkaca dari hal-hal yang saya tulis di atas, seyogyanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara kita untuk (sekurang-kurangnya) mengkondisikan kepada Mahkamah Agung agar mengeluarkan fatwa bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, bersifat lex specialis; bahwa apabila kasusnya berkenaan/berkait dengan dengan pemberitaan pers, maka UU Pers merupakan peraturan yang harus diutamakan.

Artinya sebelum menjerat jurnalis dan perusahaan pers dengan peraturan lainnya terlebih-lebih KUHP, harus digunakan dulu UU Pers. Dan dalam dalam menyelesaikan setiap sengketa pers, Pertimbangan Dewan Pers dan atau Organisasi Pers si penulis berita harus dilibatkan.

Seharus dipahami, bahwa pers adalah ‘profesi’ yang membutuhkan aturan Hukum yang sifatnya khusus. Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers, pada kenyataannya belum cukup untuk disebut sebagai Undang-undang yang bersifat ‘ Lex Specialis derogate Legi generali ’ yang dalam bahasa kita artinya ‘ketentuan khusus yang dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU yang bersifat umum’.

1000 kepala 1000 tafsir

Terutama di tangan penegak Hukum dan praktisi Hukum; jangan sampai terjadi, dari 1000 kepala menghasilkan 1000 tafsir.

Sebenarnya selama pers dapat membuktikan bahwa pemberitaan pers nya memenuhi unsur ‘melakukan fungsi kontrol sosial’ dengan benar‘ dan atau unsur ‘untuk kepentingan umum’, maka tidak dapat dijerat dengan ketentuan KUHP. Bukankah dalam pasal 3 dan pasal 6 diamanatkan secara “melebar”, tanpa batasan yang jelas. Maka seharusnya ada kepastian Hukum yang tegas dan lugas, agar tak terjadi 1000 kepala-1000 tafsir itu.

Presiden, sebagai Kepala Negara sudah saatnya terpanggil untuk mempertegas ‘kespesialan’ undang-undang pers ini. Demikian pula Mahkamah Agung, Parlemen dan semua pihak yang berkewenangan.

Toh pers bukan liar, masih ada lapisan lapisan filter setelah wartawan yang bertugas di lapangan. Ada redaktur, redaktur pelaksana pemimpin redaksi, pemilik dan pengurus perusahaan persnya sendiri. Belum lagi organisasi pers dan dewan pers yang memang diamanatkan di dalam UU.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Membentuk Jaringan Terorisme Identik Membangun Mesin Uang

Penulis:

Hartanto Boechori

Terorisme berikut segala aspeknya, selama ini telah banyak dipublikasikan. Namun sepanjang pengetahuan saya, belum ada yang menyentuh titik pokok permasalahan sebenarnya ; apa yang menjadi motivasi sebenarnya seseorang atau beberapa orang tertentu menentukan dirinya sebagai teroris. Benarkah terorisme dilakukan mutlak hanya atas dasar alasan atau motivasi pembelaan terhadap keyakinan tertentu? Tidak sepenuhnya benar.

Salah satu alasan kuat terorisme tumbuh subur,  adalah uang!! Dari hasil penelusuran saya, ternyata cukup banyak masyarakat yang terkecoh atau tidak paham tentang hal ini. Mari kita kita cermati tentang pembiayaan yang dibutuhkan oleh suatu jaringan terorisme. Kita contohkan saja salah satu, Noordin M.Top, yang selama sembilan tahun hidup sebagai buron, sebelum akhirnya tewas di tangan Densus 88.

Noordin harus membiayai para istri beserta anak-anaknya yang berada dimana-mana, biaya hidup dan akomodasi untuk dirinya sendiri, biaya kontrak rumah sebagai base kamp, biaya sewa mobil-mobil untuk mendukung mobilitas pribadi dan kelompok jaringan yang mobilitasnya relatif sangat tinggi, biaya kamuflase, biaya pembelian bahan-bahan peledak dan perakitan bom, biaya pembelian senjata, biaya hidup dan akomodasi kelompok jaringan samping, biaya hidup dan akomodasi seluruh kelompok jaringan di bawah pimpinannya, biaya sewa hotel, biaya akomodasi lintas kota dan lintas pulau, biaya perekrutan anggota baru, dan berbagai biaya “operasi” serta pembiayaan lain yang belum tersebutkan.

Padahal harus diketahui, hidup sebagai buron, apalagi “buron kelas I” yang intensif diburu oleh aparat keamanan, tuntutan biaya hidupnya relatif jauh lebih besar daripada orang yang hidup normal. Nyatanya walaupun sembilan tahun hidup sebagai buronan yang sangat diburu, kehidupan Noordin tidak “kere-kere” amat (sangat miskin), bahkan nyaris dapat dikategorikan berkecukupan. Darimana seluruh pembiayaan itu didapatkan??

Ada “kelompok elit-elit luar negeri”, yang berupaya mendikotomi atau mengkotak-kotakkan umat manusia menurut kelompok kepentingan tertentu ; secara sistimatis mencerai-beraikan tatanan kehidupan masyarakat plural atau majemuk, mengorganisir kejahatan kemanusiaan dengan mengatas-namakan agama, dengan cara melakukan pembantaian massal dan aksi teror. Kelompok jaringan “bawah-tanah” tersebut memperoleh dana dari berbagai pihak dengan berbagai cara. Sebagian dialirkan pada seluruh jaringan terorisme sebagai dana operasional dan taktis untuk mendukung dana operasional dan taktis para supervisi lapangan.

Kucuran dana itulah yang diincar oleh para gembong teroris seperti Noordin dan lain-lain. Itupun masih ditunjang aliran dana dari “donatur simpatisan lokal” yang pemahaman keimanannya picik dan “ekstrim”. Belum lagi dana yang berasal dari atau dihasilkan oleh “kerbau-kerbau berotak manusia” yang hanya merupakan “strata rendahan” didalam mata-rantai jaringan”, hasil pembodohan sang “boss-boss teroris”.

Saya istilahkan sebagai “kerbau berotak manusia”, karena pada dasarnya orang yang sudah masuk dalam jerat jaring terorisme itu, tetap dapat berpikir normal layaknya manusia pada umumnya, namun “budi-luhur dan nuraninya” nyaris dimatikan, serta tunduk secara “membabi-buta” pada perintah “boss”nya. Bahkan saat “didaulat” sebagai “pengantin” (eksekutor), si “kerbau” merasa benar dan bangga untuk mati. Padahal sebenarnya hal itu merupakan korban doktrin pembodohan “pol-polan” (sepenuhnya pembodohan).

Bahwa sebenarnya para teroris itu telah menentukan penghidupan atau pekerjaannya sebagai teroris. Bergabung di dalam suatu jaringan terorisme, membentuk jaringan terorisme dan menjadi teroris, dilakukan semata-mata hanya “demi uang”. Teror atau terorisme dijadikan sebagai “mata-pencaharian” atau “penghidupan” atau “pekerjaan”, seperti juga pilihan penghidupan sebagai perampok, pencuri, PSK, mafia jaringan togel, mafia jaringan narkoba, dan sebagainya.

Membentuk jaringan terorisme identik dengan membangun “mesin uang”. Jadi sama sekali bukan seperti propaganda yang mereka “jual dan gemborkan” selama ini, motivasinya “membela Islam atau jihad” ; alasan yang sengaja diciptakan dan mereka propagandakan, semata-mata hanya sebagai kamuflase (pengaburan) dari tujuan sebenarnya, “dapat duit relatif banyak dari kelompok elit” seperti ulasan di atas, serta kemudahan mendapatkan “pengikut dan atau dukungan moral serta dana” dari kelompok ataupun pribadi minoritas Islam di negeri kita, yang mempunyai pengertian keimanan yang picik ataupun yang bisa dibodohi sekaligus diperalat.

Sedangkan anggota-anggota rendahan di dalam mata-rantai jaringan terorisme yang berhasil direkrut dengan berbagai cara, pada hakikatnya hanya dijadikan sekedar “pelengkap-penderita”, “pion” atau “alat” oleh para “bosnya” untuk mendukung keberhasilan “operasi”, sebagai syarat mendatangkan “kucuran” dana dari berbagai pihak yang nilai keseluruhannya relatif besar. Padahal dalam kesehariannya, si pion sekedar mendapat “cipratan” dana yang relatif kecil. Bahkan tak jarang, si pion masih juga dipedaya sebagai sumber dana.

Lebih ironis lagi, “anggota buangan” yang “didaulat” untuk jadi “pengantin” atau “eksekutor” pelaksana pengeboman yang sudah dapat dipastikan ikut tewas dalam “operasi”nya. Mungkinkah nantinya masih bisa menagih “bonusnya” kepada Noordin di akhirat?!

Maka dari itu, sekali lagi saya tekankan, bagi umat yang telah terlanjur masuk dalam “jerat” jaringan terorisme dan kebetulan membaca tulisan ini, segera lepaskan diri anda dari jerat. Tinggalkan psikopat-psikopat yang selama ini telah membodohi dan memperalat anda.  Hubungi aparat keamanan/Polisi. Sadarlah bahwa selama ini jiwa anda telah diracuni, diksploitir dan dibodohi besar-besaran. Harus disadari, bahwa anda telah diperalat bahkan dijadikan pecundang.

Selama anda belum diajak “bercengkerama” dengan Noordin M.Top, berarti belum terlambat untuk kembali menjadi umat Islam yang berkeimanan secara benar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Teroris’ Adalah Psikopat Berkepribadian Ganda, Motifnya Cari Duit

Penulis : Hartanto Boechori

Manusia diciptakan sangat sempurna, dengan dikaruniai ‘otak’ untuk berpikir, serta diperlengkapi dengan ‘budi-luhur’ sebagai pengarah jiwa manusia, beserta ‘nurani’ sebagai ’mata-hati’ manusia ; satu paket yang sempurna dan tak terpisahkan. Itulah harkat dan hakikat utama yang membedakan antara manusia dengan ciptaanNya yang lain.

Dengan diberi otak untuk berpikir, artinya bahwa manusia diberi kewenangan yang luas untuk menentukan dirinya sendiri berbuat sesuai pemikirannya. Namun harus kita sadari dan pahami, bahwa logika pemikiran yang benar/sehat adalah hasil perpaduan antara ‘pikiran, budi-luhur dan nurani’. Bukan hanya pikiran saja.

Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta tentunya dikehendaki, “ansich” hanya sebagai takdirNya,  ‘manusia’ ; bukan sebagai Nabi atau Rasul yang memang telah ditakdirkanNya sangat khusus. Bukan sebagai Malaikat. Bukan sebagai Jin. Juga tentunya bukan sebagai binatang.

Pengertiannya, kita harus menjadi sesuai hakiki kita, ‘manusia’. Menjadi seorang manusia seperti kehendak Allah Sang Pencipta dan sesuai tuntunanNya ; segala perbuatan atau tindakan selalu dilandasi pemikiran berdasarkan logika yang sehat ; logika yang benar, bukan logika semu yang picik yang pada dasarnya adalah pembohongan yang menyesatkan atau menjungkir-balikkan logika yang benar, dengan tanpa menyertakan atau mencampakkan budi luhur dan nurani.

Selama ini sering kita dengar di masyarakat kita yang disebut sebagai “Islam garis keras”. Itu tidak benar, tidak ada. Itu adalah hasil dari pemahaman secara parsial atau sepotong-sepotong, yang dibumbui dengan “logika pembenaran yang picik”, serta dibalut “ego” yang tinggi, sehingga melahirkan pemahaman yang picik dan sesat.

Pahami segala permasalahan  dengan ‘mata-hati’. Berpeganganlah pada kebenaran yang sebenarnya dan secara lengkap atau yang benar-benar-benar, bukan dari hasil logika pemikiran picik dan parsial, yang ditonjolkan “seakan-akan benar”, maka akan kita temukan kebenaran yang sebenarnya atau yang benar-benar-benar.

Dari ‘mata-hati’ saya tegaskan, hanya ada satu Islam yang benar-benar-benar ; Islam yang luhur, mencintai kedamaian, saling mencintai diantara sesama umat manusia ciptaan Allah serta seluruh ciptaanNya yang lain. Islam adalah agama yang menuntun umatnya penuh welas asih.

“Teroris” ; sekelompok orang yang mengklaim dirinya sebagai “Mujahid-mujahid”, menggunakan kedok “membela agama Islam” agar mendapatkan pembenaran dan pengakuan sebagai “pahlawan” pembela Islam, serta cenderung dihubung-hubungkan dengan “Islam garis keras”, sebenarnya adalah implementasi dari “konflik kepentingan kelompok elit-elit luar negeri tertentu” yang berupaya mendikotomi atau “mengkotak-kotakkan” umat manusia menurut kelompok kepentingan tertentu.

Kelompok yang secara sistimatis mencerai-beraikan tatanan kehidupan masyarakat plural atau majemuk, mengorganisir kejahatan kemanusiaan dengan mengatas-namakan agama. Kelompok tersebut memperoleh dana dari berbagai pihak dengan berbagai cara. Sebagian dialirkan pada seluruh jaringan terorisme sebagai dana operasional dan taktis untuk mendukung tingkat keberhasilan “operasi” para supervisi lapangan. Di kesempatan yang lain, tentang “konflik kepentingan dan elit-elitnya” itu, akan saya bahas lebih jauh.

Demi mendapatkan kucuran dana operasional dan taktis itulah, sekelompok orang yang memilih jalan hidup di dunia kekerasan bawah tanah, terutama yang selama ini kita sebut sebagai gembong-gembong teroris, membentuk jaringan terorisme. Jadi fakta sebenarnya para gembong terorisme itu menjadikan “teror”  yang mereka istilahkan sebagai “jihad”, hanya sebagai “lapangan pekerjaan”, “menggaet uang” dalam nilai relatif besar dengan cara (menurut mereka) gampang.

Dalam setiap langkah pemikiran maupun perbuatannya, para “teroris” selalu menciptakan “logika-logika picik”, menyesatkan logika yang benar. Logika pembenaran yang dilakukan dengan cara “menjungkir-balikkan” logika kebenaran yang sebenarnya dengan cara “menculik” pemahaman-pemahaman secara parsial dan cenderung mencampakkan ‘nurani serta budi-luhur’ yang menjadi persyaratan utama ‘harkat dan hakikat’ seorang manusia.  Segala carapun dihalalkan untuk mencapai “kepuasan”, bahkan “menghalalkan cara-cara yang haram”.

Sebagian besar pembaca beberapa waktu yang lalu mungkin sudah pernah mengetahui dari berbagai media elekronik maupun cetak, bahwa betapa congkaknya gembong-gembong teroris itu memproklamirkan diri laksana utusan Tuhan, memberi kepastian kepada para pengikutnya, kalau mati akan mati syahid, terutama yang menjadi “pengantin” (istilah mereka bagi “eksekutor” pembantaian massal dengan cara melakukan bunuh diri dengan bom) ; “akan dijemput beberapa Malaikat, langsung masuk Surga”, serta dibumbui berbagai “angin Surga” lainnya. Pemahaman sesat yang dihasilkan dari “menculik” pemahaman-pemahaman secara parsial, dengan menyisipkan logika-logika picik.

Bukan hanya itu saja, para teroris itu bahkan telah menyabot hak prerogatif Allah ; mengklaim seakan dirinya Tuhan yang mempunyai kuasa “menghukum”, mencabut hak hidup orang lain, melakukan pembantaian masal terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah dengan berbagai alasan pembenaran “jungkir-balik” versi si teroris.

Mari kita amati bersama dengan ‘mata-hati’, tampak jelas bahwa sebenarnya para teroris itu, terutama gembongnya atau si supervisor terorisme, pada dasarnya adalah “manusia-manusia psikopat yang berkepribadian ganda”. “Psikopat” yang sangat kejam, namun menurut mereka sendiri, cinta damai. Psikopat yang selalu mendengung-dengungkan kepada semua orang bahwa mereka akan membangun kedamaian. Padahal pada kenyataannya para teroris itu menghalalkan segala cara melakukan pembantaian masal terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah serta menciptakan nuansa kekacauan dan ketakutan. Dua kepribadian antagonis, sangat berlawanan bahkan bertolak belakang.

“Teroris” adalah penjahat kemanusiaan, serta pada dasarnya adalah “penipu” yang menggunakan kedok agama untuk meraih pembenaran berdasarkan “logika yang dijungkir-balikkan” atau logika yang disesatkan. Pada hakikatnya mereka mengkhianati ‘jiwa’ Islam yang luhur.

Saya yakin, bahwa para supervisornya sendiri seperti Noordin, Azahari, Syaifudin Zuhri/Jaelani maupun yang lain-lain yang selama ini melakukan aksi sadisnya di Negara kita, sebenarnya adalah “pengecut –pengecut” yang tidak berani mati seperti yang mereka dengung-dengungkan di telinga pengikut mereka.

Kemampuan mereka hanya merekrut orang lain untuk dibodohi agar mau “berjihad” sesuai versi “jungkir-balik” si teroris. Harus dipahami, “seorang psikopat pada dasarnya adalah seorang penakut, pengecut, licik, licin, dan berjiwa penipu, sangat kejam dan berdarah dingin serta menikmati hasil kekejamannya”.

Si perekrut adalah “penipu ulung”, dengan dalil-dalil agamanya, menginfiltrasi korbannya dengan “logika yang dijungkir-balikkan” serta mampu menyuntikkan doktrin/indoktrinasi “pencucian otak” kepada calon korban mereka untuk satu tujuan, menjadikan korbannya bak ”kerbau berotak manusia” namun “minus budi-luhur dan nurani”. Sehingga diarahkan kemanapun oleh “boss”nya, akan diturut tanpa reserve oleh si “kerbau”.

Saya gambarkan sebagai ”kerbau berotak manusia”; karena pada dasarnya orang yang sudah masuk dalam jerat jaring terorisme itu, tetap dapat berpikir normal layaknya manusia pada umumnya, namun “budi-luhur dan nuraninya” nyaris dimatikan, serta tunduk secara “membabi-buta” pada perintah “boss”nya. Bahkan saat “didaulat” sebagai “pengantin” (eksekutor), si “kerbau” merasa benar dan bangga untuk mati. Padahal sebenarnya hal itu merupakan korban doktrin pembodohan “pol-polan” (sepenuhnya pembodohan).

Seharusnya disadari dan dipahami, bahwa anggota teroris yang “didaulat” untuk jadi “pengantin” atau “eksekutor”, adalah anggota yang dinilai “paling tak berguna” di dalam mata rantai jaringan, atau dengan kata lain, “anggota buangan”. Tanpa adanya ”kerbau-kerbau berotak manusia” itu, para supervisornya sendiri sebenarnya tak ada artinya. Lha pada dasarnya mereka itu pengecut yang tidak berani mati, hanya cari uang dengan cara gampang (menurut pola pikir mereka)

Para gembong terorisme yang notabene adalah “psikopat-psikopat berkepribadian ganda” itu akan menikmati “tontonan hasil skenario mereka” dari tempat persembunyiannya ;  senang, puas dan bangga melihat banyak korban berjatuhan, melihat banyak orang ketakutan. Apalagi “hasil operasi” mereka di “blow up” oleh berbagai media cetak dan terutama media elektronik (yang menurut saya dalam beberapa hal terlalu “membesarkan arti” keberhasilan si teroris).  Jadi, apakah “manusia-manusia” seperti itu masih layak untuk “diakui” sebagai ‘manusia’ dalam makna yang sebenarnya?!, apalagi sebagai umat Islam?!

Namun ironisnya ternyata masih saja ada umat Islam dan bahkan yang sudah dapat dikategorikan sebagai Tokoh atau pemuka agama Islam, malahan “menyambut positif” dan menyebut pengkhianat umat Islam itu sebagai pahlawan. Menjadikan tanda-tanya yang sangat besar bagi saya, benarkah pemikiran seperti itu telah dilandaskan pada logika pemikiran yang benar/sehat dengan disertai keimanan yang benar-benar-benar?!

Putus “mata-rantai terorisme”!!. Terorisme harus menjadi musuh seluruh umat manusia, terutama musuh bagi umat Islam yang agamanya dijadikan tunggangan, kedok, dikambing-hitamkan, dan bahkan sebenarnya dikhianati.

Saya berharap, Pemerintah dalam hal ini dimotori Presiden SBY, memprakarsai untuk mengkonsolidasikan kaum Ulama dan seluruh Tokoh/pemuka agama Islam, sampai tercapainya kata sepakat pemahaman yang benar dan tunggal ; “mengutuk terorisme”, serta menyusun solusi-solusi yang tegas, guna memutus mata rantai jaringan terorisme di Republik ini.

Tahap lanjutan, Pemerintah mengundang Dewan Pers, seluruh Organisasi Wartawan, Komisi Penyiaran Indonesia dan seluruh Pemimpin Redaksi/Redaktur media Pers ; untuk menyatukan visi dan misi (dengan catatan, bukan bernuansa mendikte) dalam hal “filterisasi” pola pemberitaan/penyiaran, khususnya yang berkaitan dengan terorisme. Selanjutnya secara sistimatis mensosialisasikan ke segala lapisan kelompok masyarakat.

Agar dengan demikian (diharapkan) tidak ada lagi atau sekurang-kurangnya meminimalisir umat yang mau dijadikan ”kerbau-kerbau berotak manusia” oleh jaringan terorisme yang jelas-jelas telah memporak-porandakan sendi-sendi keimanan, keamanan dan ketentraman Bangsa dan Negara kita, serta mendiskreditkan dan bahkan menjadi pengkhianat agama Islam.

Juga Pemerintah harus segera bertindak tegas ; mengkonsolidasikan semua peraturan perundang-undangan yang telah ada, serta melengkapi segala kekurangannya, dengan segera menerbitkan peraturan perundangan sebagai pelengkap, agar kepada “setiap orang yang mendukung langkah “jihad” versi pelaku teror atau teroris ataupun faham terorisme, dikenakan tindakan hukum yang tegas”, walau hanya sekedar mengeluarkan pernyataan yang yang sifatnya tidak menyalahkan, apalagi mendukung.

Jangan sampai Negara kita diporak-porandakan oleh kepentingan pribadi-pribadi atau elit-elit asing tertentu yang secara sistimatis mengkondisikan jaringan terorisme mengatas namakan diri mereka sebagai pahlawan pembela agama, padahal pada kenyataannya adalah “penyebar penyakit”.

Pers sebagai pilar keempat penyanggah demokrasi adalah pembangun opini masyarakat yang sangat ampuh. Pengamatan saya, beberapa media pers dalam pemberitaannya selama ini seringkali justru seakan membangun opini masyarakat yang terkesan “terlalu membesarkan arti keberhasilan operasi” si teroris atau terorisme, yang justru akan “dinikmati” dengan senyum tersungging dan bahkan tawa terbahak-bahak oleh para psikopat sebagai “sutradara” teror.

Harapan saya, hendaknya seluruh rekan-rekan pers yang notabene kelompok-kelompok intelektual yang bermoral relatif tinggi, lebih meningkatkan tanggung-jawab moral sebagai anak bangsa, dengan ‘memperbanyak serta memperhalus “filter moral’ dalam setiap pemberitaannya.

Dalam kesempatan ini saya juga sangat berharap, kalau ada umat yang telah terlanjur masuk dalam jerat mata rantai jaringan terorisme dan kebetulan membaca tulisan ini, sadarlah, segera lepaskan diri anda dari “jerat”. Kasihani seluruh sanak keluarga anda yang akan menanggung sedih, malu dan kecaman. Boro-boro dielu-elukan sebagai keluarga “pahlawan”, malah dicemooh dan dikecam sebagai keluarga teroris, pembunuh dan bahkan pengkhianat agama.

Tinggalkan psikopat-psikopat yang telah mengeksploitir, membodohi, memperalat dan mempecundangi anda itu, minta perlindungan pada aparat keamanan/Polisi. Aparat dan seluruh masyarakat  pasti akan jauh lebih menghargai atas keinsyafan anda itu; menunjukkan bahwa anda hanya khilaf.  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment